Politik Meninggalkan Jejaknya pada Dunia Olahraga
PartaiLIVREPortugal menuntut agar Maroko dicoret dari status tuan rumah Piala Dunia 2030, menyusul krisis imigrasi yang belakangan terjadi di kota Ceuta.
Krisis tersebut memicu reaksi luas di sejumlah negara Eropa, yang tidak terbatas pada sisi politik saja, melainkan meluas hingga ke berkas penyelenggaraan Piala Dunia 2030.
Kesepakatan tercapai: Rincian lengkap transfer Diomande ke Real Madrid
Infantino menjalani pertarungan penentu di Maroko, dan menerima kejutan dari legenda-legenda FIFA
Dalam sebuah pesan yang dirilis juru bicara partai, Jorge Pinto, "LIVRE" menyerukan untuk mengakhiri keterlibatan Maroko dalam penyelenggaraan turnamen, sebagaimana dikutip jaringan"RMC"Prancis.
Pinto berkata: "Berkaca pada peristiwa-peristiwa terbaru, sebuah keputusan berani menjadi keharusan: Portugal tidak dapat ikut serta dalam penyelenggaraan bersama Piala Dunia 2030 dengan Maroko. Di sisi lain, partai 'LIVRE' akan melakukan segala yang mampu ia lakukan, agar penyelenggaraan acara ini tidak dikaitkan dengan sebuah negara yang tidak menunjukkan kompetensinya dan tidak membangkitkan kepercayaan."
Ia menambahkan: "Usulan awalnya adalah penyelenggaraan Piala Dunia 2030 oleh Portugal, Spanyol, dan Ukraina. Karena alasan-alasan yang beralasan, Ukraina keluar dari berkas ini, dan Maroko menggantikan posisinya. Namun opsi ini hari ini menjadi tidak dapat dilanjutkan."
Di sisi lain,"RMC"menyatakan bahwa menarik hak tuan rumah Piala Dunia 2030 dari Maroko tampaknya sangat sulit dilakukan, mengingat waktu yang mepet dan pengerjaan proyek-proyek infrastruktur untuk turnamen yang masih terus berlangsung.
Jaringan tersebut juga menyoroti bahwa Maroko memperkuat posisi Gianni Infantino di dalam FIFA selama krisis terakhir, dan bahwa selama pejabat asal Swiss itu masih berada di pucuk pimpinan Federasi Sepak Bola Internasional, peluang Rabat kehilangan hak tuan rumah nyaris tidak ada, bahkan peluang Maroko untuk menggelar pertandingan final justru bisa meningkat menggantikan Spanyol.