Pendapat para pakar hukum mengenai kasus yang paling kontroversial
Perhatian dunia sepak bola Afrika pada hari Kamis ini tertuju ke kota Lausanne, Swiss, tempat timnas Senegal dan Maroko serta Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) berhadapan di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), dalam sidang dengar pendapat terkait banding yang diajukan pihak Senegal atas keputusan pencabutan gelar Piala Afrika 2025 darinya dan pemberiannya kepada Maroko.
Komite Banding CAF sebelumnya telah memutuskan, pada Maret lalu, menetapkan Senegal sebagai pihak yang kalah pada laga final akibat mengundurkan diri, dan memberikan kemenangan kepada Maroko dengan skor 3-0, berdasarkan Pasal 82 dan 84 regulasi turnamen.
Namun kasus ini mengandung kerumitan hukum yang mencolok, setelah para pemain Senegal meninggalkan lapangan pada laga final, sebelum kembali dan melanjutkan pertandingan, yang berakhir dengan kemenangan mereka di atas lapangan setelah melalui babak tambahan.
Diperkirakan diskusi di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga akan berkisar pada 6 pertanyaan utama, sementara putusan akhir atas kasus ini tidak akan dikeluarkan dalam sidang hari ini.
Pertanyaan ini menjadi salah satu poin paling menonjol yang harus diputuskan Pengadilan Arbitrase Olahraga, karena Pasal 82 menetapkan hukuman bagi tim yang "menolak bermain atau meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir tanpa izin wasit".
Menurut laporan jaringan "Afrik Foot", yang mengkhususkan diri pada urusan olahraga, Romain Pizzini, pengacara spesialis hukum olahraga, berpendapat bahwa situasi yang terjadi pada laga final Piala Afrika menempatkan kasus ini di hadapan kekosongan hukum, dengan menjelaskan bahwa Pasal 82 dan 84 tidak secara tegas membahas kondisi di mana sebuah tim meninggalkan lapangan tanpa izin, lalu kembali untuk melanjutkan pertandingan.
Pizzini mengatakan bahwa pertandingan tidak terhenti secara permanen, melainkan benar-benar dilanjutkan, dan hal ini membuka pintu bagi perdebatan hukum tentang apakah apa yang terjadi merupakan "penolakan bermain" dalam pengertian yang dimaksud regulasi.
Dalam arah yang sama, pengacara Amir Nejazi membedakan antara "penolakan bermain" dan meninggalkan lapangan, dengan menunjukkan bahwa kembalinya timnas Senegal dan dilanjutkannya pertandingan bisa membuat penggambaran peristiwa itu sebagai penolakan final untuk bermain menjadi bahan perdebatan.
Sebaliknya, Nejazi berpandangan bahwa meninggalnya mayoritas pemain dari lapangan merepresentasikan, secara harfiah, "meninggalkan lapangan" sesuai bunyi regulasi.
Dengan demikian, perselisihan tidak hanya berkisar pada peristiwa meninggalkan lapangan, melainkan pada dampak-dampak hukum yang timbul setelah pertandingan dilanjutkan.
Poin ini merepresentasikan salah satu elemen pembelaan yang mungkin paling menonjol atas posisi Senegal, setelah pertandingan kembali berjalan di bawah kendali wasit Jean-Jacques Ndala, sebelum berlanjut hingga akhir dan timnas Senegal meraih kemenangan di babak tambahan.
Pengacara Afrika Selatan spesialis hukum olahraga, Pius Ndubuko, berpandangan bahwa detail-detail ini bisa menjadi penentu dalam kasus tersebut.
Ia mengatakan dalam pernyataan kepada badan penyiaran Afrika Selatan "SABC": "Seandainya wasit menolak mengizinkan mereka kembali ke lapangan, kita tidak akan berhadapan dengan kasus ini. Tetapi mereka kembali, pertandingan dilanjutkan, dan wasit meniupkan peluit akhir".
Berdasarkan hal itu, Ndubuko berpandangan bahwa Komite Banding CAF salah menafsirkan fakta-fakta, dan bahwa dilanjutkannya pertandingan serta ditiupkannya peluit akhir bisa merepresentasikan dua faktor penting dalam melindungi hasil yang tercapai di dalam lapangan.
Sekalipun Pengadilan Arbitrase Olahraga meyakini bahwa timnas Senegal melanggar regulasi turnamen, tetap ada pertanyaan lain yang mengemuka: apakah hukuman menetapkannya kalah akibat mengundurkan diri sudah proporsional dengan pelanggaran tersebut?
Di sinilah pendapat Amir Nejazi mencuat, yang menegaskan bahwa prinsip proporsionalitas hukuman merepresentasikan elemen mendasar dalam yurisprudensi Pengadilan Arbitrase Olahraga.
Nejazi berpandangan bahwa pengadilan bisa menganggap hukuman kekalahan akibat mengundurkan diri terlalu berlebihan jika ada hukuman lain yang mampu menjatuhkan sanksi atas perilaku yang muncul dari timnas Senegal, tanpa menghapus hasil olahraga yang tercapai setelah pertandingan dilanjutkan.
Dengan demikian, kasus ini tidak hanya berkaitan dengan penafsiran harfiah Pasal 82 dan 84, melainkan juga dengan penentuan hukuman yang menciptakan keseimbangan antara penghormatan terhadap regulasi turnamen dan pemeliharaan hasil laga final yang telah benar-benar rampung.
Poin ini merepresentasikan inti perselisihan hukum dalam kasus ini, karena terdapat dua pembacaan yang sama sekali berbeda atas apa yang terjadi.
Pizzini berpandangan bahwa penerapan ketat regulasi CAF bisa membawa pada penguatan keputusan Komite Banding, dengan menunjukkan bahwa Pasal 82 secara jelas menetapkan hukuman bagi tim yang meninggalkan lapangan tanpa izin.
Berdasarkan hal itu, Pizzini menilai peluang pihak Senegal dalam banding "sangat lemah".
Sebaliknya, Ndubuko meyakini bahwa Komite Banding keliru menafsirkan Pasal 82 dan 84, terutama karena, menurut sudut pandangnya, komite tidak memberikan perhatian yang cukup pada kembalinya para pemain ke lapangan dan dilanjutkannya pertandingan atas keputusan wasit.
Pengacara Afrika Selatan itu sampai pada taraf menegaskan: "Saya yakin Pengadilan Arbitrase Olahraga akan membatalkan keputusan tersebut".
Skenario ini bisa jadi merupakan jalan tengah paling menonjol di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga, karena Nejazi berpandangan bahwa kedua posisi hukum tersebut dapat dibela, tetapi yang terpenting adalah pemeliharaan "integritas kompetisi dan integritas hasil olahraga".
Menurut argumen ini, mempertahankan hasil yang tercapai di dalam lapangan bisa menjadi pilihan yang paling sedikit mudaratnya, dengan kemungkinan penjatuhan sanksi disipliner terpisah terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan meninggalkan lapangan.
Dengan demikian, pengadilan harus menyeimbangkan beberapa pertimbangan: penerapan ketat regulasi CAF, peran wasit dalam melanjutkan pertandingan, kenyataan bahwa laga telah benar-benar rampung, di samping kemungkinan menjatuhkan sanksi atas perilaku Senegal tanpa menghapus hasil yang tercapai di atas lapangan.
Hipotesis ini tampak sangat jauh, karena para pakar yang membahas kasus ini sepakat bahwa penyelenggaraan ulang laga final merupakan skenario yang tidak mungkin terjadi.
Pizzini berpandangan bahwa regulasi CAF tidak tampak membuka peluang bagi solusi ini, sementara Ndubuko menganggap gagasan mengulang pertandingan sepenuhnya mustahil.
Oleh karena itu, pertarungan hukum di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga kemungkinan besar tidak akan berkisar pada pengulangan laga final, melainkan pada pertanyaan yang lebih penting: siapa pemilik hak hukum untuk memenangkan pertandingan yang telah benar-benar diputuskan di atas lapangan?
Apakah Maroko, berdasarkan keputusan CAF yang menetapkan Senegal kalah akibat mengundurkan diri, atau gelar itu kembali kepada Senegal berdasarkan dilanjutkannya pertandingan dan menetapnya hasil olahraga setelah peluit akhir?