KOMPAS.com -Lembaga hak asasi manusia, FairSquare, secara resmi melayangkan desakan agar FIFA menetapkan bahwa Gianni Infantino sudah tidak memenuhi persyaratan untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden.
Langkah tegas ini didasarkan pada argumen bahwa sang petahana dinilai telah mencapai batas maksimal tiga periode masa jabatan yang diatur dalam statuta organisasi sepak bola dunia tersebut.
Berdasarkan regulasi resmi, jabatan presidenFIFAmemang dibatasi hanya untuk tiga periode kepemimpinan.
Kendati demikian, pada tahun 2022 lalu, sang presiden petahana sukses meyakinkan dewan bahwa masa jabatan pertamanya, yang dimulai saat ia terpilih pada Kongres Luar Biasa 2016 untuk mengisi kekosongan pasca-pengunduran diri Sepp Blatter, seharusnya tidak diakumulasikan ke dalam batasan tersebut dengan dalih hanya menyelesaikan mandat yang terputus.
Namun, melalui sebuah surat pengaduan yang ditujukan kepada Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan FIFA (GACC), kelompok pemerhati HAM tersebut menilai bahwa interpretasi itu sangat bertentangan dengan pedoman dasar organisasi.
Baca juga:Buntut Kritik ke Gianni Infantino, COO FIFA Kevin Lamour Angkat Kaki
"Pengaduan yang telah kami ajukan memberikan bukti yang jelas bahwa ini merupakan pelanggaran aturan yang nyata dan merupakan preseden yang sangat berbahaya," kata direkturFairSquare,Nicholas McGeehan, dikutip dariReuters, (Selasa (18/8/2026).
"Aturan-aturan tersebut menyatakan dengan jelas bahwa tiga periode kepresidenan adalah jumlah maksimum yang diperbolehkan, FIFA tidak bisa begitu saja mengabaikan aturan ini, yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap kekuasaan presiden, dengan mengatakan bahwa periode pertamanya tidak dihitung."
Saat ini, pemimpin badan sepak bola dunia itu tengah menghadapi pengawasan tajam jelang Kongres tahun depan, di mana ia diprediksi akan kembali maju untuk siklus 2027-2031 dengan agenda pemungutan suara di Maroko pada 18 Maret mendatang.
Situasi semakin memanas ketika pekan laluUEFA,Konfederasi Sepak Bola Asia, sertaCONCACAFsecara serempak menyerukan peninjauan ulang terhadap langkah sang presiden terkait proposal pembentukan anak perusahaan senilai 20 miliar dolar AS (atau sekitar Rp 356,8 triliun) untuk menarik investasi swasta.
Berdasarkan penuturan sumber yang memahami situasi tersebut, ketiga konfederasi memandang surat peninjauan itu sebagai celah yang elegan bagi sang petahana untuk mundur sembari tetap menjaga martabatnya.
Sejumlah asosiasi nasional pun mulai menunjukkan keraguan mereka.
Baca juga:Ancaman Boikot Piala Dunia U20 Wanita Bisa Kirim Pesan Penting ke FIFA
Kepala Eksekutif Asosiasi Sepak BolaSkotlandia,Ian Maxwell, bahkan menegaskan kepada media bahwa federasinya menolak mendukung pencalonan kembali tersebut, meski dukungan dari konfederasi Afrika dan Amerika Selatan masih mengalir.
Pihak federasi sepak bola dunia itu belum memberikan komentar resmi terkait tuntutan ini, namun pada Desember 2022, Dewan telah sepakat bahwa periode 2016-2019 tidak dihitung.
Sementara itu, baru-baru ini dikonfirmasi pula bahwa Kepala Operasional Kevin Lamour telah mengakhiri masa kerjanya tak lama berselang setelah ia mengkritik proposal sang presiden secara terbuka.
Di sisi lain, transparansi di balik keputusan tahun 2022 juga tak luput dari sorotan kritis, mengingat alasan komite di balik putusan tersebut tidak pernah dibuka kepada publik.